JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengaku keberatan atas bea masuk produk baja Indonesia ke China. Hal itu diungkapkan saat bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada pembukaan China International Import Expo (CIIE) di Shanghai yang digelar 5-10 November 2019.
Pada acara tersebut Presiden Xi mengunjungi Paviliun Indonesia dan
berdialog dengan Menko Luhut. Pada pertemuan singkat sekitar tujuh menit itu,
Luhut menyampaikan kondisi terkini ekspor dari Indonesia. "Tentu saya
sampaikan juga meminta keringanan atau penghapusan kebijakan pemerintah China
yang menerapkan tarif masuk untuk impor produk baja dari Indonesia. Presiden Xi
mengatakan akan memperhatikan dan mempertimbangkan,” ujar Luhut dalam
keterangannya, Selasa (5/11/2019).
Dengan jumlah penduduk 1,4 miliar, China merupakan pasar yang besar dan
Indonesia berharap dapat meningkatkan ekspornya. Luhut menyebut buah-buahan
tropis seperti nanas, lalu sarang burung, dan kelapa sawit masih bisa
ditingkatkan ekspornya.
"Lalu ada olahan-olahan produk hilirisasi seperti nickel ore tembaga,
timah, bauksit dan banyak lagi. Presiden Xi tadi juga berjanji untuk
meningkatkan investasi negaranya di bidang teknologi,” tuturnya.
Di lain pihak menurut Menko Luhut, pemerintah Indonesia terus melakukan
berbagai perbaikan di bidang regulasi dan memberi kepastian untuk memudahkan
para investor dalam proses investasi.
"Pameran ini bertujuan menarik komunitas bisnis dan investasi
internasional di tengah perang dagang negara tersebut dengan Amerika Serikat
(AS) yang telah memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia," katanya.
Sementara itu, Menko Luhut juga menyempatkan melakukan pertemuan makan siang
dengan beberapa pebisnis AS dan China. Pengusaha asal AS yang menjadi pemasok
baja ke AS dari Indonesia, menyampaikan permasalahan mereka yaitu produk baja
yang mereka pasok terkena kebijakan tarif masuk sebesar 25%.
“Besok dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan Wilbur Ross, saya akan
sampaikan hal ini dan minta kebijakan AS untuk memberi keringanan,” janji Menko
Luhut.
Menko Luhut mengatakan bahwa kebijakan ini cukup memberatkan karena produk ini
diproduksi di daerah terpencil, sehingga masyarakat kecil yang bekerja di sana
yang akan merasakan dampaknya.
“Hanya Jepang, Korea Selatan dan Turki mendapat pengecualian tarif masuk ini.
Kita kan negara berkembang tentu ini menyulitkan bagi Indonesia,” pungkasnya.
