TEMPO.CO, Jakarta - Melemahnya nilai tukar rupiah yang belakangan sudah melewati batas psikologis Rp 15.000 per dolar AS belakangan ini membuat industri besi dan baja tertekan. Pasalnya, kata Direktur Eksekutif IISIA, Yerry Indroes, perusahaan sangat tergantung pada bahan baku impor yang ditransaksikan dalam kurs dolar AS. 

 

Oleh karena itu, kata Yerry, kalangan industri berharap pemerintah bisa campur tangan dalam merealisasikan harga gas yang lebih kompetitif dan gilirannya mengurangi beban industri. Sebab, selama ini komponen utama biaya produksi industri baja adalah bahan baku dan bahan bakar.

 

"Kalau bahan baku pemerintah tentu tidak bisa intervensi, namun harga gas kewenangannya ada di pemerintah," kata Yerry, Kamis, 4 Oktober 2018.

 

Yerry menjelaskan, jebloknya nilai tukar rupiah ini tentu menguntungkan bagi kalangan pengusaha yang menyasar pasar ekspor. "Namun menembus pasar ekspor (bagi yang saat ini pasarnya domestik) tidak mudah, malah menekan industri," katanya.

 

Untuk itu Yerry mendorong agar Peraturan Presiden No.40/2016 dapat direalisasikan. Dalam beleid itu presiden menetapkan menetapkan harga gas bumi untuk industri sebesar US$ 6 per MMBTU. Beleid itu diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan gas bumi.

 

Sejumlah pihak dalam pemerintahan telah diminta untuk merealisasikan dukungan nyata pemerintah bagi industri nasional. "Lobby-nya masih terus berjalan, kami masih menunggu," kata Yerry.

 

Saat ini tercatat gas bumi di Indonesia berada di kisaran US$ 8,72 - 9,3 per MMBTU. Bahkan di sejumlah daerah yang jauh dari sumber gas, harga jualnya jauh di atas rata-rata. Padahal saat yang sama biaya gas dalam industri internasional jauh lebih rendah.

 

Akibatnya ongkos produksi industri di dalam negeri tidak dapat menyaingi harga produk impor dari sejumlah negara. Dengan kondisi kurs rupiah yang berfluktuasi dan cenderung melemah, harga gas bumi menjadi sangat memberatkan industri besi dan baja nasional.